um-palembang.ac.id – Universitas Muhammadiyah Palembang kembali menunjukkan kiprahnya dalam mendukung peningkatan kapasitas sumber daya manusia di sektor pemerintahan, khususnya di bidang legislatif. Melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LPPM), Universitas Muhammadiyah Palembang dipercaya oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia untuk menjadi mitra pelaksana kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi 77 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung.
Digelar mulai Rabu hingga Sabtu, 14 – 17 Mei 2025, bertempat di Hotel Wyndham Jakabaring, Palembang. Dengan mengusung tema “Peran DPRD Dalam Menyerap Aspirasi Masyarakat Melalui Kegiatan Reses dan Mekanisme Penyusunan Pokir DPRD”, bimtek ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada para legislator daerah mengenai tugas, fungsi, dan mekanisme penyusunan pokok-pokok pikiran (pokir) dalam kaitannya dengan penyerapan aspirasi masyarakat.
Kegiatan ini dibuka secara resmi dan dihadiri oleh jajaran pimpinan dari Universitas Muhammadiyah Palembang, di antaranya Wakil Rektor Bidang Keuangan, Administrasi, Pengembangan Usaha, dan Aset, Teknologi Informasi, Dr. Sri Rahayu, S.E., M.M., Ketua LPPM Prof. Dr. Ir. Gusmiatun, M.P., serta Ketua DPRD Provinsi Lampung, Ahmad Giri Akbar, S.E., M.B.A.
Dr. Drs. Agus Fatoni, M.Si., Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan Akhmad Edwin, S.E., Ak., M.Si., Analis Keuangan Pusat dan Daerah, Ditjen Bina Keuangan Daerah, Kemendagri menjadi narasumber dalam bimtek tersebut.
Dalam sambutannya, Dr. Sri Rahayu menyampaikan apresiasi dan rasa bangga atas kepercayaan yang diberikan oleh Kemendagri melalui BPSDM kepada Universitas Muhammadiyah Palembang sebagai mitra pelaksana kegiatan penting ini. Menurutnya, kolaborasi ini merupakan bentuk nyata kontribusi perguruan tinggi dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang responsif, partisipatif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
“Universitas Muhammadiyah Palembang tidak hanya berfokus pada pengembangan akademik semata, tetapi juga memiliki komitmen kuat dalam mendukung pembangunan nasional melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan, termasuk lembaga legislatif daerah,” ujar Dr. Sri Rahayu.
Ia menambahkan bahwa kegiatan bimtek seperti ini merupakan ruang strategis bagi para anggota DPRD untuk melakukan refleksi atas peran dan fungsi mereka sebagai penyambung aspirasi rakyat, sekaligus menyusun strategi kebijakan yang selaras dengan kebutuhan masyarakat.
Pada kesempatan yang sama Ketua DPRD Provinsi Lampung, Ahmad Giri Akbar, S.E., M.B.A., dalam kesempatan yang sama juga menyampaikan pentingnya kegiatan bimtek ini sebagai bagian dari upaya peningkatan profesionalitas dan kapabilitas para legislator. Ia menekankan bahwa tugas dan fungsi DPRD tidak hanya sekadar membuat peraturan daerah atau mengawasi kinerja eksekutif, tetapi juga mencakup proses menjaring, menampung, dan memperjuangkan aspirasi masyarakat melalui mekanisme reses dan pokok-pokok pikiran DPRD.
“Pokir bukan sekadar daftar kegiatan pembangunan, melainkan hasil dari dialog yang intensif dan konstruktif antara wakil rakyat dan masyarakat. Karena itu, proses penyusunan pokir harus berbasis data, aspiratif, dan terintegrasi dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah,” ujar Ahmad Giri.
Ia juga menggarisbawahi bahwa reses bukan sekadar formalitas, melainkan momentum untuk membangun komunikasi politik yang sehat dengan konstituen. Oleh karena itu, pemahaman terhadap regulasi dan mekanisme penyusunan pokir sangat krusial bagi anggota DPRD, agar hasil reses benar-benar dapat diartikulasikan menjadi kebijakan pembangunan daerah yang tepat sasaran.
Kegiatan Bimtek ini juga menghadirkan narasumber dari berbagai latar belakang, termasuk akademisi, praktisi perencanaan pembangunan daerah, dan pejabat dari Kementerian Dalam Negeri yang memiliki kompetensi di bidang legislasi dan perencanaan. Materi yang disampaikan mencakup pemahaman teoritis hingga praktik terbaik dalam penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD yang efektif dan akuntabel.
Pada kesempatan yang sama, Prof. Dr. Ir. Gusmiatun, M.P., menyampaikan bahwa pelibatan Universitas Muhammadiyah Palembang dalam kegiatan bimtek ini merupakan bagian dari implementasi tridharma perguruan tinggi, khususnya dalam pengabdian kepada masyarakat. Menurutnya, keberadaan perguruan tinggi harus dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dan pemerintah daerah melalui kontribusi nyata dalam bidang pendidikan, pelatihan, dan advokasi kebijakan.
“Kami berkomitmen untuk terus menjadi mitra strategis pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, dalam mendorong peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Dalam konteks ini, kami berusaha menghadirkan suasana belajar yang kondusif, interaktif, dan aplikatif, sehingga hasil dari bimtek dapat langsung diimplementasikan oleh para peserta di daerah masing-masing,” ujar Prof. Gusmiatun.
Melalui kegiatan ini, Universitas Muhammadiyah Palembang kembali menegaskan peran strategisnya sebagai perguruan tinggi yang aktif dan adaptif terhadap kebutuhan pembangunan nasional dan daerah. Kolaborasi dengan Kementerian Dalam Negeri melalui BPSDM membuka peluang besar bagi Universitas Muhammadiyah Palembang untuk terus berkontribusi dalam penguatan kapasitas legislatif dan tata kelola pemerintahan daerah di Indonesia.
Editor : Humas UMP
